Contoh Proposal Penelitian Hukum

CONTOH PROPOSAL SKRIPSI HUKUM PIDANA
CONTOH PROPOSAL SKRIPSI HUKUM PIDANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke.

Adat istiadat tersebut sangat berbeda antara satu dengan lainnya.
Sejak negara ini memproklamirkan kemerdekaannya maka Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional.

Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa Indonesia ini.

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini yang masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa Continental atau sistem hukum Civil Law.

Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  ( KUHP ) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku.

Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi “ segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945”

Terlepas dari sistem hukum positif yang tertulis diatas ada sistem hukum lain yang dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum adat.

Hukum adat ini sendiri adalah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Namun apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap tetap berlaku, namun demikian sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum nasional, maka ketentuan hukum tertulislah yang berlaku.

Hal seperti ini terdapat pada salah satu suku di kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yaitu suku Naulu. 

Salah satu suku yang hidup di Petuanan Negeri Sepa, merupakan salah satu suku terasing di Pulau Seram, tepatnya di Dusun Bonara, yang berjarak 35 km2 dari Pusat kota Kecamatan.

Suku Naulu ini memiliki banyak adat istiadat yang terbilang cukup unik, namun salah satu adat yang paling mengerikan adalah Tradisi adat memotong kepala manusia untuk persembahan.

Oleh masyarakat Suku Naulu diyakini sebagai kepercayaan yang mutlak untuk dilakukan. 

Keyakinan itu mengalahkan akal sehat dan logika manusia, karena diyakini jika tidak mendapat kepala manusia buat persembahan bisa mendatangkan bala atau musibah.

Meskipun demikian tidak banyak dari masyarakat Maluku yang mengetahui hal tersebut.

Tradisi ini baru tercium khalayak ramai setelah terjadinya kejadian tahun 2005 silam.

Warga di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah digegerkan dengan penemuan dua sosok mayat manusia yang sudah terpotong-potong bagian tubuhnya.

Bonefer Nuniary dan Brusly Lakrane adalah korban persembahan tradisi Suku Naulu saat akan melakukan ritual adat memperbaiki rumah adat marga Sounawe.

Kepala manusia yang dikorbankan diyakini akan dapat menjaga rumah adat mereka.

Akibat dari perbuatannya itu, tiga warga Naulu yang merupakan komunitas adat tertinggal di Pulau Seram ini divonis hukuman mati oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Masohi.

Mereka adalah Patti Sounawe, Nusy Sounawe, dan Sekeranane Soumorry. Sementara tiga lainnya divonis hakim hukuman penjara seumur hidup masing-masing Saniayu Sounawe, Tohonu Somory, dan Sumon Sounawe.

Para pelaku mutilasi ini dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan secara berencana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 j pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Bunyi pasal 340 KUHP : “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Pasal 55 ayat 1 ( 1) : “ dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tersirat dalam pasal tersebut diatas sangat jelas sekali bahwa para pelaku yang melakukan pembunuhan dalam hal ini adalah pembunuhan berencana.

Maka pelaku akan dipidana dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Namun satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa ketiga pelaku tersebut merupakan warga masyarakat yang tidak tahu bahwa tindakan mereka telah melanggar ketentuan hukum pidana,  hukum yang dianggap tidak pernah ada dalam kehidupan mereka.

Hakim mengadili mereka berdasarkan undang-undang, tetapi hakim bukan corong undang-undang.

Hakim harus mengikuti, memahami hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, apakah itu hukum kebiasaan/hukum adat/ atau hukum tidak tertulis.

Sebagaimana tertera dalam pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa :“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dalam realiatanya sangat disayangkan karena pada praktiknya hakim di Indonesia umumnya hanya menjadi corong undang-undang.

Kebanyakan hakim selalu berpandangan positivisme bahwa apa yang sudah diatur oleh undang-undang itu adalah hukum.

Padahal hukum adat juga merupakan sumber hukum tidak tertulis yang diakui dan dijadikan pedoman hidup dalam masyarakat.

Terutama masyarakat tradisional, yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan terutama pendidikan tentang hukum, dalam hal ini adalah hukum modern sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga terkadang apa yang menurut hukum adat itu merupakan suatu hal yang biasa bagi masyarakat adat ternyata hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum tertulis.

Dan terlebih lagi bahwa perbuatan tersebut harus dijatuhi dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan peundang-undangan.

Melihat pada kondisi demikian tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi para penegak hukum terutama hakim, agar dalam memutus perkara perlu lebih objektif lagi.

Karena seperti pada upacara adat penggal kepala manusia oleh masyarakat suku Naulu merupakan suatu hal yang sakral, dan merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama yang dilakukan secara turun-temurun.

Dan ketika para pelaku tersebut divonis hukuman mati merupakan suatu hal yang menurut penulis merupakan keputusan yang kurang memenuhi rasa keadilan pada masyarakat Naulu.

Dikarenakan suku ini terbilang masih asing dan tidak memiliki latar belakang pendidikan terutama mengenai hukum itu sendiri.

Karena dengan vonis pidana mati itu sangatlah tidak tepat karena seharusnya suku Naulu ini harus diberi pemahaman dan pengertian tentang hukum itu agar terciptanya kesadaran hukum diantara mereka.

Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Untuk itu hakim yang baik haruslah dalam memutus perkara seyogyanya harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengetahui mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Upacara Adat Penggal Kepala Suku Naulu Di Kabupaten Maluku Tengah” (Suatu Tinjauan Sosiologis )

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pkok yang akan diteliti adalah : 

  1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap upacara adat penggal kepala suku Naulu tersebut jika dilihat dari kacamata Sosiologis?
  2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku ( pemenggal kepala manusia )?
  3. Bagaimana kebijakan hukum pidana agar upacara adat pemenggalan kepala manusia tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

  1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap Upacara Adat penggal kepala manusia Suku Naulu tersebut jika dilihat dari kacamata sosiologis
  2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap para pelaku
  3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana agar upacara adat pemenggalan kepala manusia tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang.

D. MANFAAT  PENELITIAN

1 Manfaat Teoritis

Ø Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan upacara adat penggal kepala yang terjadi pada suku Naulu.

Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang upacara adat penggal kepala pada masyarakat.

Ø Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakkan hukum pidana berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana khususnya hakim  dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.

Demikian Tentang Contoh Proposal Skripsi Hukum

Related Post to Contoh Proposal Penelitian Hukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *